DPRD Bersama Pemerintah Kota Solok Gelar Inventarisasi Ranperda

rizki, 21 Oct 2019, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

SOLOK KOTA - DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Solok rencananya akan kembali mengusulkan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kota Solok Tahun 2020.

Hal tersebut dipaparkan dalam rapat Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) DPRD Kota Solok bersama Asisten I Bidang Hukum dan Pemerintahan serta Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kota Solok,Senin (21/10).

 Ranperda inisiatif tersebut merupakan Ranperda yang belum sempat dibahas dan disahkan di tahun 2019. Sejauh ini pihak legislatif dan eksekutif masih melakukan inventarisasi seluruh usulan Perda yang akan dimasukkan dalam Prolegda 2020, terutama yang diusulkan oleh instansi perangkat daerah Kota Solok.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Solok Ramadhani Kirana Putra,SE,MM menjelaskan, Prolegda Kota Solok Tahun 2020 akan ditetapkan setelah seluruh usulan Perda, baik dari eksekutif maupun legislatif selesai diinventarisasi.

“Setelah inventarisasi selesai, nantinya sejumlah Ranperda yang diusulkan dimasukkan dalam Prolegda 2020 dan akan dibahas lebih lanjut bersama seluruh komisi di DPRD”, jelasnya.

Dijelaskan Ramadhani, sejauh ini baru terdapat 15 Ranperda yang akan diusulan oleh pihak eksekutif, namun Ranperda tersebut nantinya sebelum disetujui oleh Walikota akan dikoordinasikan terlebih dahulu melalui Organisasi perangkat Daerah.

Selain yang diusulkan eksekutif, sejumlah Ranperda inisiatif DPRD yang tidak sempat dibahas di tahun sidang 2019, rencananya akan kembali diusulkan.

Dtambahkan politisi partai Gokat itu, terdapat kurang lebih lima Ranperda yang diperkirakan akan kembali diusulkan masuk dalam Prolegda 2020 dan salah satunya Ranperda Penyakit Masyarakat yang dianggap salah satu Ranperda yang sangat prioritas untuk dilakukan kajian.

“Ranperda inisiatif masih sebatas usulan dari Baleg Perda dan nantinya akan dimintakan persetujuan Pimpinan. Apakah akan masuk dalam daftar Perda inisiatif yang akan diajukan DPRD di Prolegda 2020, itu tergantung pimpinan”, ungkap Ramadhani.

Dalam Rapat tersebut pihak Pemerintah Daerah diberikan saran serta masukkan oleh anggota legislatif diantaranya Rusdi Saleh, Ade Merta dan Wazadly terkait Ranperda yang akan dibahas nantinya.

Salah satunya, atas kurangnya sosialisasi berupa himbauan tentang bahaya LGBT padahal kota solok berslogan kota beras serambi madinah. Unuk itu, pihak Legislatif menyarankan kepada dinas terkait agar membuat semacam himbauan sebagai tanda akan bahaya pengaruh LGBT yang saat sekarang sudah sangat mengkuatirkan pengaruhnya di tengah – tengah masyarakat.

Selain itu, anggota Badan Legislasi Peraturan Daerah (Baleg Perda) juga menyarankan kepada Bagian Hukum Sekeretariat Daerah agar selalu mengupdate Peraturan Daerah terbaru atau yang sudah di sahkan oleh DPRD, karena jika lihat di website bagian hukum hanya tertera Peraturan Daerah yang lama, sehingga masyarakat masih banyak yang tidak mengetahuinya.

DPRD Kota Solok juga menyarankan dalam pembahasan Ranperda Penyakit masyarakat nantinya, untu mengajak seluruh unsur masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan peraturan tersebut seperti halnya niniak mamak Solok yang masih menjunjung tinggi norma – norma agama dan adat. Sehingga nantinya dalam menjalankan Perda Penyakit masyarakat ini dapat dijalankan secara bersama – sama. (Amel)

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu