Tingkatkan Pengetahuan Dalam Pengabdian, Anggota DPRD Kota Solok Ikuti Orientasi Pembekalan

rizki, 10 Sep 2019, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

SOLOK KOTA - Guna meningkatkan pengetahuan, kemampuan serta keterampilan, sikap dan semangat pengabdian anggota DPRD dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia, sebanyak 20 orang anggota DPRD Kotta Solok masa bakti 2019 – 2024 yang dilantik, pada 7 Agustus lalu mengikuti orientasi atau pembekalan.

Orientasi bagi anggota DPRD kota Solok masa jabatan 2019 - 2024 yang dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Barat itu menghadirkan beberapa orang moderator diantaranya,Kepala BPSDM Sumatera Barat,Dr H Jefrinal Arifin,SH,M.Si,Kepala Bidang PKM,Ir Hj.Khairanti Khairanis,M.Si,Ir H Ismal Bahri,MS,Drs.Rafles JJ,MM,Drs Asrul Syukur,MM,Febri Erizon,SH,Drs H Arrizal Idjar M,M.Si dan Drs Yohannes Dahlan,M.Si.

Kegiatan ii dilaksanakan selama lima hari yang dimulai kemaren, Senin, 9 september hingga tanggal 13 september 2019 bertempat di Hotel Mercure Padang, dengan jumlah durasi materi yaitu selama 30 jam pelajaran, yang terbagi atas materi inti yaitu Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan wawasan kebangsaan.

Selain itu juga materi terkait internalisasi integritas serta sistim pemerintahan Indonesia dan hubungan kerja Kepala Daerah dengan DPRD, tata cara pengelolaan keuangan Daerah, fungsi serta kewenangan Hak dan kewajiban DPRD.

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat,Drs.H.Nasrul Abit, pada hari kedua pelaksanaan orientasi, Selasa, 10 September 2019.

Dalam sambutannya, Gubernus Sumbar Nasrul Abit menyampaikan ucapan selamat kepada anggota DPRD Kota Solok terpilih masa jabatan 2019 – 2024. Wagub berharap dalam waktu dekat pimpinan definitif DPRD Kota Solok segera bisa ditetapkan, mengingat pembahasan APBD tahun 2020 yyang juga harus disegerakan.

“Berhubung Surat Keputusannya sudah berada di Kantor Gubernur, mudah – mudahan hari Jum’at mendatang SK tersebut sudah ditandatangani oleh Bapak Gubernur Sumatera Barat. Karena, penandatanganan SK tersebut merupkan kewenangan Gubernur yang tidak dapat diwakilkan”, ujar Wagub.

Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur menyinggung terkait Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara ( KUA PPAS) yang seharusnya sudah selesai pada tanggal 31 Mei yang merupakan ketentuan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

“Kedepannya ingatkan Pemerintah Daerah jangan sampai melewati waktu – waktu yang sudah di tentukan, sebab semuanya sudah ada mekanismenya seperti kapan kita mau melaksanakan Musrenbang mulai dari tingkat kelurahan,kecamatan hingga tingkat Kota serta kapan penyampaian KUA PPAS dan pembahasan”, ujar Wagub mengingatkan.

Ditambahkan mantan Bupati Pesisir Selatan itu, bahwa hal ini merupakan salah satu tugas DPRD untuk ikut memberitahukan dan mengawasi agar Pemerintah Daerah mematuhi jadwal yang sudah ada.

Wakil Gubernur berharap di dalam menjaga hubungan kemitraan dan kerjasama jangan ada yang memaksakan kehendak untuk memasukkan kegiatan yang tidak tercantum dalam hasil Musrenbang dalam program kerja di tahun berikutnya.

“Cara – cara semacam ini akan rentan menimbulkan masalah yang mengakibatkan rusaknya hubungan tidak baik antara Pemerintah dan Dewan, pungkasnya. (Amel)

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu